PONTIANAK — Kekhawatiran akan dampak ekonomi global kembali mencuat di Kalimantan Barat. Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan secara khusus menyoroti penguatan dolar AS yang dinilai menjadi ancaman nyata bagi stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.
Menurut Krisantus, kenaikan nilai tukar dolar secara langsung mempengaruhi harga barang impor, termasuk bahan pangan dan komoditas yang bahan bakunya masih bergantung pada pasar internasional. Jika tidak diantisipasi, beban ini akan berujung pada penurunan daya beli warga Kalbar.
Penguatan dolar AS membuat biaya impor bahan baku pangan, seperti gandum, kedelai, dan pupuk, menjadi lebih mahal. Kenaikan biaya produksi ini kerap diteruskan ke harga jual di pasar tradisional maupun ritel. Krisantus menilai, sektor pangan menjadi yang paling rentan karena kebutuhan pokok masyarakat sangat bergantung pada rantai pasok yang sensitif terhadap kurs.
“Ini bukan sekadar fluktuasi pasar, tetapi bisa langsung dirasakan oleh ibu-ibu yang belanja di pasar setiap hari,” ujar Krisantus dalam pernyataannya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak tinggal diam. Krisantus menyebut sejumlah langkah mulai disusun untuk menjaga harga pangan tetap terjangkau. Salah satu prioritas adalah memperkuat cadangan pangan daerah dan mengoptimalkan distribusi dari sentra produksi lokal.
Pemprov juga mendorong penguatan sektor pertanian dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Langkah ini dinilai krusial agar gejolak nilai tukar tidak langsung menghantam kantong warga. Selain itu, operasi pasar dan pengawasan harga di tingkat pedagang akan diperketat.
Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling tertekan. Kenaikan harga sembako, seperti beras, minyak goreng, dan tepung, secara langsung mengurangi porsi pengeluaran rumah tangga. Krisantus mengingatkan bahwa daya beli yang menurun bisa memicu perlambatan ekonomi di tingkat lokal.
“Kami tidak ingin masyarakat terbebani. Karena itu, intervensi pasar dan penguatan produksi lokal menjadi kunci,” tegasnya.
Hingga saat ini, Krisantus belum menyebutkan data spesifik mengenai kenaikan harga di lapangan. Namun, ia meminta seluruh pemangku kepentingan, termasuk dinas terkait dan Bulog, untuk terus memantau perkembangan harga secara berkala. Kewaspadaan dini dinilai lebih baik daripada menunggu dampak meluas.
Pemprov Kalbar menyatakan langkah-langkah tersebut sudah mulai dirancang dan akan segera diimplementasikan. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga terus dilakukan agar kebijakan berjalan efektif hingga ke tingkat kelurahan dan desa.