KETAPANG — Komisi II DPRD Ketapang meminta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mempercepat realisasi program yang sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Dorongan ini muncul dalam rapat kerja yang digelar di gedung DPRD setempat, beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi II DPRD Ketapang menekankan bahwa serapan anggaran yang optimal menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jika program berjalan lambat, dampaknya akan langsung terasa oleh warga di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.
Keterlambatan realisasi program, menurut dewan, berpotensi menghambat pembangunan di daerah. Proyek perbaikan jalan, irigasi, atau bantuan sosial yang tertunda akan membuat masyarakat tidak segera menerima manfaat dari anggaran yang sudah digelontorkan.
DPRD mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam APBD 2026 berasal dari pajak dan retribusi warga. Oleh karena itu, penyerapan yang cepat dan tepat sasaran menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.
DPRD menilai, banyak program yang gagal di tengah jalan karena proses perencanaan dan lelang yang molor di awal tahun. Dengan mendorong percepatan sejak Januari 2026, diharapkan seluruh kegiatan bisa rampung sebelum akhir tahun anggaran.
“Kami minta OPD tidak menunggu sampai pertengahan tahun untuk mulai bergerak. Persiapan administrasi dan lelang harus sudah dimatangkan sejak triwulan pertama,” ujar salah satu anggota Komisi II DPRD Ketapang dalam rapat tersebut.
DPRD mendorong setiap kepala dinas untuk menyusun jadwal pelaksanaan program secara detail. Langkah ini mencakup percepatan proses tender, koordinasi lintas sektor, serta pemantauan berkala terhadap progres fisik dan keuangan.
Selain itu, dewan juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap OPD yang serapan anggarannya rendah. Langkah tegas dinilai perlu agar tidak ada lagi program yang mangkrak di akhir tahun.
Meski tidak menyebut angka pasti, DPRD Ketapang menginginkan realisasi anggaran 2026 bisa mencapai minimal 90 persen pada akhir tahun. Capaian ini dinilai realistis jika seluruh OPD bekerja sesuai jadwal dan tidak ada hambatan birokrasi yang berarti.
DPRD juga meminta pemkab untuk lebih transparan dalam melaporkan perkembangan serapan anggaran. Laporan berkala diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
DPRD Ketapang akan terus memantau perkembangan realisasi program setiap bulannya. Jika ditemukan OPD yang tidak serius mengejar target, dewan tidak segan memanggil pimpinan dinas terkait untuk dimintai klarifikasi.
Masyarakat Ketapang pun diharapkan ikut mengawasi jalannya pembangunan. Partisipasi warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) menjadi salah satu cara untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.