KALIMANTAN BARAT — Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyebut proyek ini bukan sekadar program biasa. "Ini adalah proyek strategis nasional yang memang dijaga untuk membangun ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi sekaligus memperkuat posisi peternak rakyat," ujarnya dalam rapat pengembangan di Makassar, Kamis (28/5/2026).
Menurut Agung, swasembada pangan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Keberlanjutan harus dijaga lewat kepastian usaha bagi peternak. "Kalau Bone berhasil, Insya Allah tempat lain berhasil," tegasnya.
Model yang dibangun pemerintah menempatkan peternak rakyat sebagai pusat ekosistem. Negara melalui PT Berdikari akan menyediakan bibit dan pakan dari sektor hulu. Hasil produksi peternak kemudian diserap melalui sistem kemitraan terintegrasi.
"Negara melalui BUMN akan menyiapkan bibit dan pakannya, kemudian akan menyerap hasilnya. Semangat inilah yang digagas oleh Bapak Menteri Pertanian," ujar Agung. Dengan pola ini, peternak tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga mendapat kepastian pasar dan nilai tambah yang lebih baik.
Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyambut baik program ini. Ia menyebut daerahnya memiliki luasan pertanian jagung sekitar 60 ribu hektare, bahkan bisa mencapai 120 ribu hektare pada musim tertentu. "Jadi dengan adanya hilirisasi ayam terintegrasi ini, kebutuhan bahan baku pakan nantinya bisa disuplai dari daerah kami sendiri," katanya.
Pemkab Bone siap mempercepat proyek dari sisi perizinan, tenaga kerja, hingga dukungan material. "Kalau ada hal-hal yang menyangkut izin, lahan, tenaga kerja, maupun material yang bisa kami bantu, kami siap mendukung agar proyek ini bisa berjalan cepat," ujar Andi Asman.
Direktur Operasional Bisnis II PT Berdikari, I Putu Yastika, menegaskan program ini bukan proyek kecil. "Ini merupakan bagian penting dari pengembangan hilirisasi ayam nasional yang harus dibangun bersama-sama," katanya. Ia menekankan keterbukaan dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan.
"Program ini tidak akan berhasil kalau kita tidak membangun komunikasi yang baik dan bersinergi bersama," ujar I Putu. Keberhasilan program, menurutnya, harus benar-benar dirasakan oleh peternak rakyat di daerah.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER), H. Mulyadi Atma, menambahkan peternak mandiri di Sulawesi Selatan siap terlibat. "Harapan kami, program ini bisa langsung berjalan di sektor budidayanya dengan melibatkan peternak-peternak mandiri," ujarnya.
Menurut Mulyadi, pola kemitraan ini menempatkan peternak sebagai bagian utama rantai usaha. "Negara hadir melalui BUMN dan didukung pemerintah untuk menciptakan kepastian bahan baku dan kepastian pasar. Ini yang selama ini dibutuhkan peternak mandiri," pungkasnya.