ENTIKONG — Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien menyatakan pembangunan industri berbasis lahan dan berbagai proyek infrastruktur di kawasan perbatasan belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Temuan itu dipaparkan dalam seminar Dinamika Industri Berbasis Lahan di Kawasan Perbatasan di Entikong, Kabupaten Sanggau.
Menurut Andi, program di perbatasan dan proyek agrikultur terus terbangun, tetapi banyak warga masih tertinggal. Hasil penelitian tersebut menggambarkan kondisi terkini kawasan perbatasan sekaligus menjadi bahan mendorong perbaikan kebijakan pembangunan.
Satya Bumi dan Teraju Indonesia menetapkan dua fokus utama perbaikan di kawasan perbatasan. Pertama, pembenahan tata kelola perkebunan dan HTI agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kedua, penghapusan praktik-praktik ilegal di kawasan perbatasan.
Andi berharap pemerintah pusat dan kementerian teknis menindaklanjuti rekomendasi penelitian. Sejumlah persoalan dinilai belum dapat ditangani pemerintah daerah karena keterbatasan kewenangan.
Selain tata kelola lahan, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas perbatasan dinilai perlu memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Infrastruktur yang semakin baik, menurut Andi, harus diimbangi dengan pemberdayaan warga di wilayah tertinggal.
Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Amrullah M. Ridha menyebut pembangunan kawasan perbatasan menjadi perhatian pemerintah untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara yang maju dan sejahtera.
Amrullah menyatakan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan akses jalan yang menghubungkan Entikong hingga Pontianak menjadi bagian upaya memperkuat kawasan perbatasan. Sejumlah fasilitas pendukung, termasuk Terminal Barang Internasional, juga disiapkan untuk mendorong aktivitas ekonomi.
Menurut Amrullah, pembangunan infrastruktur perlu disertai peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat. Pendampingan, pelatihan, serta bimbingan teknis bagi masyarakat desa diperlukan agar warga mampu memanfaatkan peluang ekonomi dari pembangunan fasilitas perbatasan.
Penelitian Satya Bumi dan Teraju Indonesia dilakukan di sejumlah wilayah perbatasan, termasuk Entikong dan Badau di Kalimantan Barat serta Gorontalo Utara. Hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, termasuk usulan perubahan regulasi.
Kolaborasi antara Satya Bumi, Teraju Indonesia, BNPP, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat diharapkan memperkuat upaya pembangunan kawasan perbatasan agar lebih berpihak pada kebutuhan warga.