KAPUAS HULU — APDESI Kapuas Hulu mengambil sikap tegas menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak 2026. Organisasi yang menaungi para kepala desa ini secara resmi mengingatkan seluruh warga untuk tidak terjebak dalam praktik politik uang dan hasutan yang memecah belah.
Ketua APDESI Kapuas Hulu menekankan bahwa politik uang bukan hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga mencederai hak pilih warga secara langsung. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menolak segala bentuk politik uang dan provokasi,” ujarnya dalam pernyataan yang diterima redaksi.
Mengapa Politik Uang Berbahaya bagi Pilkades?
Politik uang dinilai dapat memicu konflik horizontal antarwarga dan menciptakan pemimpin yang tidak memiliki legitimasi kuat. APDESI Kapuas Hulu menilai, kepala desa yang terpilih melalui transaksi uang cenderung tidak berpihak pada kepentingan umum, melainkan kepada kepentingan pihak yang mendanai kampanyenya.
Provokasi yang kerap muncul saat musim kampanye juga menjadi perhatian serius. Isu SARA dan fitnah dianggap sebagai ancaman nyata terhadap persatuan warga di tingkat pedesaan yang selama ini hidup rukun.
Siapa yang Paling Terdampak Praktik Curang?
Warga desa, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi pihak yang paling rentan terdampak politik uang. Mereka kerap diiming-imingi bantuan materi sesaat menjelang pencoblosan, namun pada akhirnya kehilangan hak untuk memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas.
APDESI Kapuas Hulu mengingatkan bahwa dampak dari pemimpin yang terpilih secara tidak bersih akan dirasakan langsung oleh warga selama lima tahun ke depan. Mulai dari pengelolaan dana desa yang tidak transparan hingga pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran.
Kapan Pilkades Serentak 2026 Digelar?
Pilkades Serentak di Kabupaten Kapuas Hulu dijadwalkan berlangsung pada tahun 2026. Hingga saat ini, pemerintah daerah setempat masih melakukan tahapan persiapan, termasuk verifikasi data pemilih dan sosialisasi aturan main kepada seluruh calon kepala desa.
APDESI berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan keamanan. Mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk aktif mengawasi potensi pelanggaran, terutama praktik politik uang yang kerap terjadi secara terselubung.
Apa Langkah Warga Jika Menemukan Politik Uang?
APDESI Kapuas Hulu mendorong warga untuk segera melaporkan temuan politik uang atau provokasi ke panitia pengawas desa atau langsung ke aparat kepolisian terdekat. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, warga diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Verifikasi fakta dan tabayun dianggap sebagai langkah preventif paling efektif untuk menjaga kedamaian selama proses Pilkades berlangsung.
