PONTIANAK — Ria Norsan tidak hanya memantau layar Command Center Pusdalops BPBD Kalbar. Selasa (1/9/2026), ia bergerak ke lapangan untuk memastikan titik panas yang terpantau di Kabupaten Kubu Raya, sekaligus memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla bersama instansi dan OPD terkait.
Kondisi kemarau panjang yang melanda Kalbar membuat sejumlah wilayah rawan kebakaran. Gubernur menilai aparat harus bergerak lebih cepat, bukan menunggu api membesar.
Bukan Peladang, tapi Masyarakat Umum yang Membakar
Norsan menyoroti fakta di lapangan yang kerap berbeda dari asumsi publik. Ia mencontohkan kebakaran di kawasan Lintang Batang yang tidak terkait aktivitas perladangan sama sekali.
"Yang membakar ini bukannya peladang, tapi masyarakat Kalimantan Barat. Kita lihat kemarin di daerah Lintang Batang terbakar itu tidak ada ladang," tegasnya.
Menurutnya, kebiasaan membakar untuk menghemat biaya pembersihan kebun justru memicu kerugian yang jauh lebih besar bagi warga lain. Asap yang dihasilkan mengganggu aktivitas harian dan memicu melonjaknya kasus ISPA.
Penegakan Hukum: Instruksi Tegas untuk Aparat
Gubernur secara eksplisit meminta aparat tidak ragu memproses pihak yang terbukti membakar lahan. Ia menekankan aspek pengawasan harus berjalan beriringan dengan tindakan hukum.
"Mohon penegakan hukumnya kalau bisa, benar-benar ditegakkan dan benar-benar diawasi," ujarnya.
Norsan mengingatkan bahwa biaya sosial dari karhutla jauh lebih mahal dibanding ongkos membuka lahan secara manual. "Berapa banyak yang menderita karena ISPA," katanya menyindir praktik pembakaran yang kerap dianggap praktis.
Pencegahan Dimulai dari Sosialisasi, Bukan Hanya Pemadaman
Pemprov Kalbar menilai pendekatan reaktif tidak akan menyelesaikan masalah. Norsan menyayangkan langkah antisipasi BPBD yang dinilainya belum optimal, padahal BMKG telah memperingatkan potensi musim kemarau lebih awal.
"Ini yang saya lihat belum dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Harusnya itu yang dilakukan karena sudah tahu musim kemarau dari BMKG sehingga BPBD mulai bergerak," tegasnya.
Langkah preventif yang diminta meliputi sosialisasi ke desa-desa rawan, pemasangan spanduk imbauan, dan kampanye publik. Selain itu, patroli lapangan dan kesiapsiagaan posko akan diperkuat untuk mempercepat respons jika muncul titik api.
Water Bombing Disiapkan untuk Lahan Gambut
Untuk lokasi yang sulit dijangkau jalur darat, seperti kawasan gambut, Pemprov Kalbar menyiapkan opsi pemadaman melalui operasi udara atau water bombing. Langkah ini diambil agar api dapat dipadamkan sebelum meluas ke permukiman.
Norsan menegaskan upaya ini membutuhkan komitmen bersama, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, hingga masyarakat. Ia mengajak warga Kalbar menjadi garda terdepan dengan menghentikan kebiasaan membakar lahan.
Dengan kewaspadaan dan kerja bersama, pemerintah berharap penyebaran kabut asap dapat ditekan, kualitas lingkungan terjaga, dan kesehatan masyarakat terlindungi selama musim kemarau tahun ini.
