KETAPANG — Tudingan bahwa Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir menghilang saat bencana kabut asap menerjang kini berbalik arah. Jamhuri justru mengaku tengah memimpin langsung penanggulangan karhutla di zona-zona terpencil yang tak tersentuh sorot kamera.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi narasi yang berkembang di media sosial dan sejumlah pemberitaan. Narasi tersebut dinilai sengaja membenturkan dua pimpinan daerah di tengah situasi darurat, dengan menggambarkan Bupati Alexander Wilyo aktif di lapangan sementara wakilnya dituding tak peduli.
Empat Hari di Garis Depan Tanpa Protokol
Jamhuri Amir membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah berhenti bergerak sejak api mulai melahap lahan di Kabupaten Ketapang.
"Sudah 4 hari 4 malam saya berada di sini, tidak pulang, tidak berhenti. Saya bergerak bersama rombongan warga," ujarnya. "Kami bergerak sederhana, tanpa membawa protokol kepemimpinan yang rumit."
Lokasi perjuangannya membentang dari Desa Sei Putri, Desa Tanjung Baik Budi, hingga Desa Kuala Tolak. Bersama tim BPBD dan warga, ia berupaya menahan laju api agar tidak menerobos kawasan hutan lindung dan permukiman.
Blank Spot dan Akses Ekstrem: Mengapa Tak Ada Kamera?
Absennya pemberitaan di lokasi tempat Jamhuri bertugas bukan tanpa sebab. Titik-titik api berada jauh di dalam kawasan hutan lebat dengan medan yang ekstrem.
Kondisi geografis ini membuat akses jalan hampir tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Sinyal komunikasi pun mati total di sejumlah titik, sehingga mustahil bagi awak media untuk meliput secara langsung maupun mengirimkan hasil liputan.
Bukan Pencitraan, Melainkan Pembagian Tugas
Upaya membenturkan aksi keduanya juga membentur fakta adanya pembagian peran yang terstruktur. Skema ini disusun agar penanganan bencana berjalan efektif di dua lini sekaligus.
Bupati Alexander Wilyo memegang kendali komando penanganan. Ia mengatur kebijakan darurat, koordinasi logistik lintas sektoral, serta menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Bupati juga turun ke titik-titik strategis yang mudah diakses.
Sementara itu, Jamhuri Amir menjalankan peran taktis di garis depan. Ia memimpin penanggulangan lapangan di zona-zona terisolasi yang menjadi beban terberat operasi pemadaman.
Manuver Politik di Tengah Musibah
Pembagian tugas yang cermat ini justru menjadi celah bagi pihak tertentu. Ketiadaan publikasi atas aksi Jamhuri di lapangan dimanfaatkan untuk membingkai opini yang menyesatkan publik.
Narasi "hilang" yang dibangun dinilai sarat kepentingan politik. Tujuannya diduga untuk memecah fokus kepemimpinan daerah dan mengganggu konsentrasi penanganan darurat yang sedang berjalan.
Bencana karhutla membutuhkan aksi nyata, bukan ruang untuk goreng-menggoreng opini yang justru mengorbankan mereka yang tengah bertarung melawan kobaran api.
