PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan semua catatan dan saran dari delapan fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan ditindaklanjuti. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan usai mendengarkan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kalbar, Rabu (17/6/2026).
Apa Saja yang Disorot Delapan Fraksi?
Dalam forum yang dipimpin unsur pimpinan DPRD itu, delapan fraksi menyampaikan pandangan secara bergantian. Mereka adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, serta Fraksi Persatuan Keadilan Sejahtera (PKS–PPP).
Secara umum, sorotan fraksi mencakup lima aspek strategis. Pertama, capaian target pendapatan daerah. Kedua, efektivitas dan efisiensi belanja. Ketiga, optimalisasi penyerapan anggaran. Keempat, dampak program pembangunan terhadap kesejahteraan warga Kalimantan Barat.
Wagub: Masukan Ini Bagian dari Evaluasi Tata Kelola
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi atas evaluasi yang diberikan DPRD. Menurutnya, mekanisme ini menjadi bagian penting dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat menghargai dan menerima dengan baik setiap pemandangan umum, catatan, maupun saran yang disampaikan oleh seluruh fraksi dewan. Hal ini menjadi bagian penting dari proses evaluasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel,” ujar Wagub Krisantus dalam rapat paripurna tersebut.
Sinergi Eksekutif-Legislatif Jadi Fondasi
Wagub Krisantus menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah. Seluruh catatan strategis, koreksi, dan pertanyaan dari fraksi akan dihimpun oleh pihak eksekutif sebagai bahan penyusunan Jawaban Eksekutif.
Jawaban tersebut rencananya akan disampaikan pada agenda rapat paripurna berikutnya. Rapat kali ini juga dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalbar, instansi vertikal, serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.
