PONTIANAK — Kegiatan KKDN yang berlangsung di Aula Wali Kota itu menghadirkan paparan langsung dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Perwira Pendamping Dikreg Seskoal 2026, Kolonel Laut Mardiyanto, menyebut rombongan tahun ini tidak hanya berasal dari unsur laut, tetapi juga darat, udara, dan kepolisian.
“Tahun ini, peserta terdiri dari unsur darat, laut, udara, dan Polri,” katanya.
Rinciannya, 100 perwira menengah TNI Angkatan Laut, empat perwira menengah TNI Angkatan Darat, empat perwira menengah TNI Angkatan Udara, dan empat perwira Polri. Kehadiran mereka bukan sekadar studi banding, melainkan bagian dari proses pembelajaran strategis dalam membaca hubungan antara penanganan bencana dan pertahanan negara.
Apa yang Dipelajari Perwira Seskoal dari Pontianak?
Dihadapkan pada kompleksitas ancaman nonmiliter, Edi Rusdi Kamtono menjelaskan bahwa Pontianak memiliki posisi rentan sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat layanan, perdagangan, jasa, pemerintahan, dan simpul transportasi. Karena itu, sistem kesiapsiagaan kota menjadi prasyarat mutlak.
“Ketahanan kota bukan hanya soal kesiapan menghadapi bencana, tetapi bagaimana seluruh layanan dasar tetap berjalan, masyarakat terlindungi, dan pemerintah mampu merespons cepat setiap potensi gangguan,” ujarnya.
Edi memaparkan ancaman yang dihadapi kota tidak lagi sederhana. Selain karhutla dan kabut asap, ada banjir, rob, gangguan objek vital, keamanan siber, disinformasi, hingga rantai pasok logistik yang bisa melumpuhkan layanan dasar seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, listrik, dan komunikasi.
Strategi Pemkot: Bukan Sekadar Pemadaman Titik Api
Dalam penanganan karhutla, Pemkot Pontianak menerapkan strategi terpadu yang mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, respons cepat, hingga pemulihan. Upaya di lapangan meliputi patroli wilayah rawan, pemasangan spanduk larangan membakar lahan, edukasi masyarakat, hingga pemadaman titik api.
“Karhutla dan kabut asap ini dampaknya multisektor. Karena itu, responsnya juga harus lintas sektor, tidak bisa hanya mengandalkan satu perangkat daerah,” jelas Edi.
Menurutnya, sistem yang dibangun harus sudah tahu siapa berbuat apa saat ancaman muncul. “Prinsipnya siap, responsif, dan pulih. Ketika ada ancaman, sistem kita harus sudah tahu siapa berbuat apa, sumber daya apa yang digerakkan, dan bagaimana masyarakat dilindungi,” tambahnya.
Karhutla Disikapi sebagai Persoalan Strategis Pertahanan
Dari sudut pandang militer, Kolonel Laut Mardiyanto menegaskan karhutla tidak bisa dilihat sebagai persoalan lingkungan semata. Dampaknya merembet ke kesehatan masyarakat, transportasi, logistik, infrastruktur, hingga kesiapan sumber daya yang dibutuhkan negara.
“Karhutla harus dilihat sebagai persoalan strategis. Tidak berhenti hanya pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, respons, pemulihan, perlindungan infrastruktur kritis, dan kesinambungan hubungan pertahanan,” katanya.
Mardiyanto berharap KKDN di Pontianak menghasilkan kajian serta rekomendasi yang bermanfaat bagi penguatan ketahanan wilayah. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci menghadapi ancaman nonmiliter ke depan.
