PONTIANAK — FSBKS Kalimantan Barat menilai buruh perkebunan kelapa sawit berada di garis terdepan paparan kabut asap. Sebagian besar aktivitas operasional dilakukan di ruang terbuka, sementara kualitas udara di sejumlah wilayah terus menurun akibat karhutla.
Perwakilan FSBKS Kalimantan Barat, Yublina Yuliana Oematan, menegaskan situasi ini tidak bisa dianggap biasa. Paparan asap pekat dan partikulat berbahaya berpotensi memicu gangguan kesehatan serius, mulai dari infeksi saluran pernapasan, sesak napas, iritasi mata dan tenggorokan, sakit kepala, hingga kelelahan akut.
Lima Tuntutan FSBKS ke Manajemen Perusahaan
FSBKS-KB menekankan target produksi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keselamatan pekerja. Organisasi ini lantas mengeluarkan sejumlah poin tuntutan mendesak kepada manajemen perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat.
- Pemeriksaan kesehatan berkala: perusahaan wajib memantau kesehatan pekerja lapangan secara intensif mengingat tingginya tingkat paparan.
- Penyesuaian jam dan lokasi kerja: durasi kerja di ruang terbuka dipangkas serta pola kerja disesuaikan dengan dinamika kualitas udara harian.
- Penghentian aktivitas luar ruangan: jika kualitas udara berada di ambang batas membahayakan, pekerjaan di luar ruangan harus dihentikan sementara tanpa kebijakan yang memotong hak-hak buruh.
- Distribusi APD standar: penyediaan masker khusus partikulat dan alat pelindung diri (APD) yang memadai serta berkelanjutan menjadi keharusan.
- Fasilitas pendukung kesehatan: suplai air minum dan air bersih, tempat istirahat terlindung dari asap, vitamin, fasilitas pertolongan pertama, serta akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau.
Serikat Buruh Minta Dilibatkan dalam Kebijakan K3
FSBKS-KB juga meminta serikat pekerja dilibatkan aktif dalam perumusan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Menurut Yublina, keterlibatan ini penting agar aturan yang diterapkan benar-benar mencerminkan realitas yang dihadapi buruh di lapangan.
“FSBKS-KB menilai buruh perkebunan kelapa sawit menjadi kelompok dengan risiko paparan tinggi karena sebagian besar aktivitas kerja dilakukan di ruang terbuka di tengah penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan,” ujar Yublina di Pontianak, Senin.
Pengawasan Pemerintah Diminta Diperketat
Desakan tidak hanya dialamatkan ke korporasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diminta turun tangan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh perusahaan perkebunan selama darurat kabut asap berlangsung.
FSBKS-KB menegaskan prinsip mutlak bahwa keselamatan pekerja tidak bisa ditukar dengan angka produksi. Tanpa intervensi cepat, risiko kesehatan jangka panjang bagi ribuan buruh sawit di Kalimantan Barat akan terus membayangi.
